Kondisi ekonomi yang deflasi menjadi perhatian wakil rakyat di Bukik Limau. Keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini disampaikan oleh Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD 2025 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak, Jumat (25/10).
“Kami memperhatikan keadaan pasar-pasar yang ada di daerah kita banyak orang yang berjualan dari pada pembelinya. Demikian juga dengan warung, dan kodai sepi pembeli. Daya beli masyarakat sangat rendah. Kegiatan ekonomi lesu. Apakah ada upaya pemerintah daerah agar daya beli masyarakat meningkat,” ujar Ketua Fraksi PKS, Prof. Erman Mawardi.
Fraksi PKS meminta agar kepala daerah merancang program-program yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan Pemerintah Daerah sudah seharusnya berpihak kepada kepentingan rakyat terutama warga yang kurang mampu. “Semua itu berorientasi pada masyarakat yang kurang mampu sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dengan tujuan akhir kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Selain itu Fraksi PKS juga menyampaikan kepeduliannya terhadap kondisi sejumlah jalan yang terban akibat bencana banjir maupun longsor. “Seperti jalan raya ruas Sungai Pimpiang ke Nagari Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dalam keadaan longsor yang dikhawatirkan jalan tersebut putus. Berkaitan dengan ini, mohon perhatian pemerintah daerah untuk dapat menanggulanginya,” ucap Prof. Erman.
Terkait dengan bencana banjir yang hampir tiap tahun terjadi di sejumlah di Lima Puluh Kota, Prof. Erman memiliki usulan unik untuk melakukan normalisasi sungai. “Kami menyadari penanggulangan bahaya banjir seperti membangun waduk, menormalisir sungai dan pekerjaan sungai lainnya tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri karena keterbatasan kewenangan penanganan sungai dan keterbatasan dana. Karena itu Kami Fraksi PKS menyarankan agar Pemerintah Daerah kiranya dapat melobi Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU agar dapat mengucurkan dananya,” katanya.
Agar Pemkab Lima Puluh Kota lebih punya kemandirian dalam kebijakan alokasi anggaran, Fraksi PKS juga meminta kepala daerah untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai usaha dan dengan berbagai inovasi. Termasuk mengembangkan destinasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota. “Kami menyarankan agar Dinas terkait membuat Master Plan Kawasan-Kawasan Wisata di berbagai nagari di Lima Puluh Kota yang ditindak lanjuti dengan pembuatan Detail Engineering Design (DED)nya,” pungkas Prof. Erman Mawardi.
Related Post "Fraksi PKS Minta APBD 2025 Berpihak kepada Ekonomi Rakyat"
